575 M tidak tepat sasaran '

MANADO- Ini tidak tepat sasaran. Dalam setahun sebanyak Rp575,6 M diberikan cuma-cuma pemerintah pusat buat kalangan berduit di Sulut per tahun. Baik itu pengusaha, karyawan swasta, pejabat, juragan tanah, dll. Dana tersebut dinikmati mereka dalam bentuk BBM subsidi.

Kenapa Rp575,64 M?  Angka itu diperoleh dari perhitungan jumlah kendaraan pribadi  di Sulut yang mencapai 88.839. Tiap bulan kendaraan plat hitam itu mengisi BBM kurang lebih 120 liter.

Jika dikali dengan subsidi Rp4.500 per liter (harga bensin-solar normal Rp9 ribu), maka total setahun uang negara yang dinikmati puluhan ribu mobil pribadi di Sulut angkannya sangat fantastis.  Yaitu mencapai Rp575,64 miliar atau setara 50 persen total APBD Sulut yang berbanderol Rp1,1 triliun.

Jika subsidi BBM dicabut dan digantikan dengan uang cash, tiap tahun Sulut bisa mendapat tambahan bantuan pusat Rp575,64 miliar. Bisa dibayangkan tiap tahun Sulut mendapat  Rp575,64 miliar. Berarti tiap tahun Sulut bisa bangun infrastruktur atau berbagai sarana publik lainnya. 

Misalnya dimulai tahun depan (2013), Rp575,64 miliar itu bisa merenovasi seluruh rumah kumuh di daerah ini. Dengan demikian program Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang untuk mengurangi penduduk miskin di Sulut, langsung tercapai.

Karena dengan menyentuh rumah kumuh, pemerintah sudah mengatasi 6 variabel dari 14 variabel penduduk miskin. Yaitu dengan lantainisasi, perbaikan atap, dinding, sampai pengadaan toilet.

Di Sulut sendiri tinggal sekira 100 ribu jumlah rumah kumuhnya. Dengan anggaran 575 miliar, berarti satu rumah bisa dapat Rp50 juta.  Kalau mengikuti anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah satu rumah Rp10 juta, berarti dana yang ditarik dari subsidi BBM itu bisa menyentuh sampai 500 ribu rumah di Sulut. Jadi rumah yang layak huni pun, bisa ikut mendapat bantuan.

Selanjutnya tahun berikutnya 2014, anggaran sebesar Rp575 miliar itu bisa menuntaskan Manado Outer Ring Road (MORR). Data Dinas PU, ring road itu tinggal menyambung Winangun-Malalayang, Bengkol-Meras, Meras-Tuminting, dan selesaikan Boulevard 2.  Untuk menuntaskan MORR itu kurang dari Rp500 miliar.

Tahun berikutnya (2015) bisa melebarkan jalan Manado-Tomohon yang sering macet. Dari yang sekarang 12 meter, menjadi 22 meter. Data dari Dinas PU juga, pelebaran Manado-Tomohon yang panjangnya 30 kilometer itu, membutuhkan anggaran kurang lebih Rp500 miliar.

Kemudian tahun berikutnya lagi (2016), bisa membangun jalan lingkar Selatan yang menghubungkan Kema sampai Taludaa (perbatasan Bolmong Selatan-Gorontalo) yang panjangnya mencapai 150 kilometer. Anggarannya juga menurut Dinas PU, tidak lebih dari Rp500 miliar.

Tahun 2017, bisa bangun 500 sekolah yang bertaraf internasional  yang anggaran satu sekolahnya Rp1 miliar. Atau bisa bangun rumah sakit bertaraf internasional di seluruh 15 kabupaten/kota.

Hal ini membuat para pengamat di daerah ini mendukung pencabutan subsidi BBM.  Pengamat ekonomi Sulut Dr Vicky Masinambow mengatakan, asumsi  pemerintah yang menyatakan menikmati subsidi itu justru para orang kaya, dampaknya ke depan jika tidak melakukan pencabutan subsidi atau tidak menaikan harga BBM, maka orang kaya akan makin menikmati infrastruktur yang dibiayai mahal oleh pemerintah, dan bukannya rakyat miskin yang memang layak dibantu.

 “Jika benar data pemerintah yang menikmati subsidi BBM adalah kaum menengah ke atas, maka akibat selanjutnya, adalah mereka juga yang akan menikmati infrastruktur jalan yang mahal dibiayai oleh pemerintah,” katanya.

Memang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang khususnya di daerah Sulut adalah ketersediaan fasilitas jalan yang memadai dan tidak terjadi lagi kemacetan, serta fasilitas pendidikan yang memadai, infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dengan pelayanan yang berkualitas, dan berbagai infrastruktur lainnya, dan bukan tuntutan untuk tidak menaikkan harga BBM.  

Masinambow sendiri mengharapkan agar pengalihan dana subsidi dari BBM ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang gunanya untuk pengembangan produksi bagi kaum-kaum marginal. “Pengurangan subsidi harus diprioritaskan untuk pengembangan infrastruktur seperti di pedasaan yang dibarengi dengan pengembangan kapasitas produksi bagi masyarakat marginal bukan hanya pedesaan tetapi juga kaum margin kota,” kata Mansinambow.

Sedangkan pengamat Ekonomi Sulut lainnya Stanly Alexander, kenaikan BBM ini sangat diperlukan agar pendapatan negara tidak terpangkas oleh subsidi yang justru banyak dinikmati oleh orang kaya. “Memang lebih baik naik agar surplus kita tidak berkurang, karena jika berkurang maka akan menganggu pembangunan, dan bahkan anggaran kita akan defisit,” katanya.

Alexander mencontohkan, akan lebih mengena subsidi itu jika diarahkan kesektor yang produktif seperti pertanian, dengan melihat masryarakat menengah kebawah didominasi oleh masyarakat di sektor tersebut. “Sektor penunjang pertanian, seperti bibit dan pupuk, serta membuka lahan-lahan baru,” ujar Alexander.

Selain itu pengalihan pembangunan dari subsidi BBM, akan lebih mendorong pembangunan infrastruktur struktur di segala bidang, bukan hanya itu saja, akan lebih bermanfaat lagi jika dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar. “Pengalihan dana subsidi ini juga akan membantu pembangunan infrastruktur, dan bisa membuka lapangan kerja,” ungkap Alexander.

Walaupun akan ada dampak yang akan timbul, seperti kenaikan harga bahan pokok, itu masih bisa disiasati oleh pemerintah dengan memberikan Bantuan langsung sementara Masyarakat (BLSM). Sehingga penduduk yang benar-benar miskin tidak langsung terkena dampak kenaikan ini.   (*)